NOVANTO DAN KPK

Mengapa politisi macam Novanto bisa menjadi sangat terkemuka dan memegang peranan sangat strategis di negeri ini?

Perlu diingat, dia tidak berkuasa lewat kekerasan sejata atau dukungan militer. Dia berkuasa lewat demokrasi elektoral. Ya, lewat sistem pemungutan suara yang mengandaikan dia mewakili sekian juta orang yang memilihnya.

Adakah masalahnya terletak pada demokrasi? Sama sekali tidak. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang berpusat pada manusia. Elemennya yang paling dasar adalah kedaulatan manusia perseorangan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Di situlah masalahnya. Tidak semua orang punya perhatian pada dirinya sendiri. Juga tidak semua orang cukup cerdas untuk mengamankan kepentingan masa depan. Orang cenderung mengutamakan kepentingan jangka pendek ketimbang yang kemudian. Hal seperti itu jamak terjadi di kalangan masyarakat miskin, subsisten, yang pagi makan sore bengong.

Politisi seperti Novanto—dan saya kira sebagian besar politisi Indonesia—tahu kondisi sosiologis ini. Demikianlah mereka mengubah sistem demokrasi menjadi sebuah oligarki. Ini adalah sebuah sistem politik dimana kekuasaan ditentukan oleh penguasaan kekayaan (wealth). Atau seperti yang ditunjukkan Jeffrey Winters, ilmuwan politik dari Northwestern University, oligarki adalah politik mempertahankan kekayaan oleh para aktor yang memiliki kekuatan ekonomi.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa politik kita tidak dipermainkan oleh uang. Di daerah-daerah, para politisi harus menyerahkan ‘mahar’ kepada partai agar menjadi calon kepala daerah yang didukung partai tersebut. Mahar kadang tidak untuk satu partai namun beberapa partai. Bahkan untuk jadi ketua partai pun dibutuhkan dana tidak sedikit. Tak mengherankan bila semua proses politik membutuhkan duit. Butuh dana untuk menjadi pejabat, yang pada gilirannya akan mendapatkan uangnya kembali dengan memerah apa yang bisa diperah dari jabatannya itu.

Logika itu demikian melekat dan bahkan diterima sebagai kebenaran. Tidak mengherankan bila sistem seperti ini melahirkan segelintir oligarkh—mereka yang mengendalikan dan mengakumulasi kekayaan paling banyak. Kekuasaan mereka sebanding dengan kekayaan yang mereka miliki.

Oligarki bisa berjalan seiring demokrasi dan oligarkh mampu berkuasa dengan membeli suara. Mereka bisa terpilih lagi dan lagi hingga mereka bosan. Hal seperti ini bahkan terjadi di negara yang sistem demokrasinya sudah maju seperti di Amerika. Memang para oligarkh tidak berkuasa secara langsung. Tetapi mereka membeli para politisi yang meneruskan kepentingan mereka. Adalah sebuah ironi bahwa para politisi yang kerjanya menghamba pada pengusaha biasanya berasal dari wilayah-wilayah yang paling miskin.

Para politisi ini mengeksploitasi kaum miskin yang mereka tahu persis butuh makan untuk hari ini. Politisi ini membutuhkan suara kaum miskin untuk merampoknya. Mereka memberi dedak untuk merampok lumbungnya.

Di daerah pemilihannya, Setya Novanto sangat populer, dikenal murah hati, rajin menyumbang ke gereja-gereja. Pendeta dan pastor pun ringan tangan memberkati dan mendoakannya. Kaum miskin yang memilihnya itu sangat berterima kasih atas segala macam sumbangan dan ‘bonus’ tiap kali mereka mencoblos namanya di bilik suara. Tidak ada dalam pemikiran konstituennya bahwa yang mereka pilih akan semakin kaya, sementara mereka sendiri nasibnya tidak berubah kalau tidak malah makin miskin.

Bagaimana memutus rantai ini? Mungkin Anda bosan mendengar bahwa demokrasi membutuhkan kecerdasan para pelakunya. Tapi memang demikianlah adanya.

Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Mungkin kecerdasan yang diperlukan tidak tinggi-tinggi amat. Harus ada yang menunjukkan bahwa Rp 250 ribu yang mereka terima pada saat pemilihan memiliki arti yang sangat dalam. Dengan menerima Rp 250 ribu itu, para pemilih ini akan kehilangan jalan-jalan yang mulus, saluran air yang berfungsi baik, pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang murah dan bermutu, sanitasi yang memadai, dan lain sebagainya. Dengan menerima Rp 250 ribu itu mereka mungkin akan kehilangan Rp 25 juta selama lima tahun.

Kita tidak tahu apakah KPK akan berhasil menjebloskan Setya Novanto ke dalam penjara. Tentu sulit untuk melawan sang oligarkh yang lebih licin dari belut ini.

Jika berhasil? KPK akan punya ‘Pria Terganteng 2017’***